Rajungan (Portunus pelagicus) atau yang dikenal sebagai Blue Swimming Crab merupakan salah satu komoditas perikanan yang bernilai ekonomis penting di Indonesia setelah tuna dan udang.
Umumnya rajungan adalah produk ekspor dengan negara tujuan utama ke Amerika Serikat dengan pangsa pasar mencapai sekitar 80%, dan diekspor dalam kemasan (meat canning). Perikanan ini menjadi tumpuan bagi lebih dari 90 ribu nelayan dan menyerap sekitar 185 ribu tenaga kerja perempuan di miniplant yang tersebar di seluruh Indonesia.
Keberadaan nelayan rajungan menjadi sangat penting perannya dalam menghadirkan produk perikanan rajungan yang sesuai dengan standar pasar dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.
Pada 2 Maret 2020, sejumlah nelayan rajungan dari 15 kabupaten di Indonesia berinisiatif membentuk jaringan nelayan rajungan dengan nama Forum Komunikasi Nelayan Rajungan Nusantara (FORKOM NELANGSA). Selain sebagai wadah komunikasi dan saluran aspirasi nelayan, FORKOM tersebut sekaligus menunjukkan komitmen untuk bermitra dan mendukung Pemerintah dalam pengelolaan perikanan rajungan di Indonesia. Dalam dua tahun perjalanannya, FORKOM NELANGSA telah melakukan berbagai aktivitas pendampingan anggota dan ikut berpartisipasi dalam pertemuan di level daerah dan nasional terkait diskusi pengelolaan rajungan termasuk dalam revisi RPP Rajungan.
Dalam rangka menyusun rencana kerja kedepan, melalui dukungan dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah dan para mitra; FORKOM NELANGSA menyelenggarakan Pertemuan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Semarang selama dua hari pada tanggal 25-26 Agustus 2022.
Agenda hari pertama Rakornas adalah rapat internal bagi para nelayan rajungan yang dihadiri oleh 42 peserta perwakilan nelayan rajungan dari Provinsi Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Turut hadir juga para mitra sebagai pendamping FORKOM, yaitu Sustainable Fisheries Partnership (SFP), Yayasan Konservasi Laut (YKL), Yayasan LINI, Yayasan TAKA, Yayasan Mitra Bentala, Starling Resources, Coral Triangle Center (CTC), Universitas Halu Oleo dan Universitas Brawijaya.
Agenda di hari pertama juga diisi dengan pandangan dari Prof. La Sara, yang adalah Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Halu Oleo sekaligus sebagai salah satu Dewan Pembina, memberikan pandangan dan dukungan bagi Forkom untuk bermitra dalam mewujudkan cita-citanya untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan perikanan rajungan yang berkelanjutan di Indonesia. Dilanjutkan dengan membagi para peserta Rakornas ke dalam beberapa kelompok kecil untuk mendiskusikan isu-isu yang dihadapi sekaligus juga saling belajar antar nelayan dalam mencari solusi dari suatu permasalahan, misalnya: kandang rajungan betina bertelur, bagaimana nelayan bisa terbebas dari utang.
Pada hari kedua, 26 Agustus 2022, merupakan arena dengar pendapat antara FORKOM NELANGSA dengan Pemerintah yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dalam hal ini adalah Direktorat Pengelolaan Sumberdaya Ikan (DJPT-KKP), Pusat Pelatihan dan Penyuluhan kelautan dan Perikanan (Puslatluh-KP) KKP, Pusat Data, Statistik dan Informasi (Pusdatin) KKP, serta Direktorat Perijinan dan Kenelayanan (DJPT -KKP).
Dalam sambutannya pada acara pembukaan RAKORNAS tersebut, Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan DJPT, Ridwan Mulyana menyampaikan pentingnya forum ini menjadi wadah bagi para nelayan guna memberikan kontribusi kepada Pemerintah dalam penyediaan data penangkapan yang akurat.
Direktur Sumber Daya Ikan, yang juga adalah sebagai salah satu dewan pembina FORKOM menekankan agar forum mampu memperkuat kinerja dan meningkatkan kapasitas anggota untuk mendukung program Pemerintah dalam hal pengelolaan perikanan rajungan, yang sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pengelolaan Perikanan Rajungan dan kebijakan terkait lainnya.
Menurut Ketua Umum Forkom Nelayan Rajungan Nusantara, Mustain, tujuan Rapat Koordinasi Nasional Forum Komunikasi Nelayan Rajungan Nusantara adalah untuk mengidentikasi peluang kerjasama sinergis antara Forkom Nelangsa dengan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
“Utamanya dalam memperkuat pengelolaan perikanan rajungan di Indonesia. Kedua, meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan anggota Forkom Nelangsa terhadap keberlanjutan sumber daya perikanan rajungan serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku,” tambahnya.
“Kemudian ada pengukuhan simpul daerah dan penerimaan anggota baru Forkom Nelangsa, serta yang keempat adalah meningkatkan silaturahmi dan berbagi pengalaman antara anggota Forkom Nelangsa di beberapa daerah di Indonesia,” lanjutnya.
Tujuan lainnya menurut Mustain adalah untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan Forkom Nelangsa dalam meningkatkan kualitas dan kapasitas simpul dan anggota dalam pengelolaan perikanan secara berkelanjutan.
Dia menambahkan, hasil yang diharapkan adalah teridentifikasinya peluang kerja sama yang sinergis antara Forkom Nelangsa dengan KKP dalam memperkuat pengelolaan perikanan berkeadilan dan berkelanjutan di Indonesia. Disamping itu, dukungan dari para mitra juga sangat penting dalam mencapai tujuan yang diharapkan tersebut.
Ada jalinan hubungan erat antara Pemerintah dan Forkom Nelangsa, tersosialisasinya peraturan Pemerintah, meningkatnya kepatuhan anggota Forkom Nelangsa terhadap peraturan yang berlaku, terbentuknya simpul baru Forkom Nelangsa dan bertambahnya jumlah keanggotaan, ada rekomendasi strategis Forkom Nelangsa dalam upaya meningkatkan pengelolaan perikanan rajungan di Indonesia secara berkeadilan dan berkelanjutan.
“Target lainnya adalah tersusunnya Rencana Program Kerja Forkom Nelangsa Tahun 2022-2025 dan rekomendasi dari FORKOM sebagai mitra strategis Pemerintah dalam rangka mendukung perbaikan pengelolaan perikanan rajungan untuk masa mendatang,” pungkas Mustain.
Salah satu tindak lanjut dari pertemuan ini adalah rencana kerjasama antara Forkom Nelangsa dan KKP sebagai salah satu mitra dalam percepatan pendataan kartu KUSUKA bagi nelayan rajungan di Indonesia.